TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA USAHA KULINER DI KOTA BINJAI

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Penerapan PPN pada usaha kuliner sering menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat, khususnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai dan menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap pelaku usaha kuliner serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perpajakan, namun masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme PPN dan adanya persepsi bahwa PPN memberatkan konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan PPN diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kezaliman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPN pada usaha kuliner di Kota Binjai pada dasarnya sejalan dengan prinsip syariah, tetapi memerlukan peningkatan sosialisasi dan transparansi agar pelaksanaannya lebih optimal.